Berdasarkan pendapat Achmad Ali, hukum adalah norma yang mengatur mana yang benar dan mana yang salah, yang eksistensi atau pembuatannya dilakukan oleh pemerinah, baik itu secara tertulis ataupun tidak tertulis, dan memiliki ancaman hukuman bila terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut.

Dalam penggolongannya, hukum terbagi menjadi delapan golongan utama. Golongan tersebut diilustasikan pada gambar berikut.

Bagan Penggolongan Hukum


Hukum berdasarkan bentuknya :

Hukum tertulis, yaitu hukum yang tercantum dalam bentuk perundang-undangan. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang berlaku berdasarkan keyakinan masyarakat tanpa ada catatan atau tulisan pasti, tapi ditaati layaknya perundang-udangan. Contohnya adalah aturan berpakaian dalam upacara pernikahan.

Hukum berdasarkan tempatnya :

Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku pada suatu daerah tertentu. Contohnya adalah peraturan adat Jawa tentang tata cara pernikahan.

Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu kawasan negara atau pemerintahan. Contoh hukum nasional adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Perpres, dan lain-lain.

Hukum internasional, yaitu hukum yang berlaku untuk mengatur hubungan diantara dua negara atau lebih. Contohnya adalah Deklarasi Universal HAM yang dislenggarakan pada 10 Desember 948 di San Fransisco, Amerika Serikat.

Hukum berdasarkan masa berlakunya 

Ius Constitutum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku pada waktu sekarang dalam suatu daerah tertentu, contohnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Ius Constituendum (hukum negatif), yaitu hukum yang akan diberlakukan di waktu yang akan datang, contohnya adalah Rancangan Undang-Undang (RUU).

Hukum asasi (hukum alam), yaitu hukum yang selalu berlaku kapanpun dan dimanapun tanpa ada batasan waktu dan daerah, contohnya adalah hukum pembunuhan dan peredaran narkoba.

Hukum berdasarkan isi masalahnya :

Hukum Privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan satu pihak dengan pihak yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan satu pihak. Pihak yang berkepentingan dapat menuntut pihak lain yang berhubungan jika pihak tersebut melanggar kesepakatan yang ada. Contohnya adalah kesepakatan jual beli, kesepakatan hak cipta, hukum waris, kontrak kerja, dan lain-lain.

Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara suatu negara dengan alat kelengkapannya atau negara dengan warga negaranya. Contohnya adalah peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

Artikel Terkait : Mobilitas Sosial

Hukum berdasarkan cara mempertahankannya :

Hukum material, yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya adalah hukum pidana, hukum perdata, dan hukum perdagangan.

Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan, mempertahankan, dan mengajukan suatu perkara pada hukum material. Contohnya adalah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara tata usaha negara.

Hukum berdasarkan sifatnya :

Bersifat memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan apapun selalu memiliki perintah mutlak (memaksa). Contohnya adalah hukum dari seorang pencuri, meskipun korban sudah memaafkan pelaku, namun pelaku tetap akan diproses.

Bersifat mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan jika pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat kesepatan tersendiri. Hukum yang berlaku bagi seorang penghutang dimana barang akan disita ketika tidak bisa melunasi hutang pada waktu yang ditentukan.

Hukum berdasarkan sumbernya :

Hukum udang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya yaitu UUD 1945, Perpres, Perda, dan lain-lain.

Hukum adat, yaitu hukum yang muncul sebagai peraturan-peraturan kebiasaan. Contohnya adalah hukum pernikahan adat.

Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara tertentu dalam suatu perjanjian negara. Contohnya adalah Perjanjian Versailess, perjanjian yang mengikat negara Jerman atas kekalahan dalam Perang Dunia 2.

Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk dari keputusuan hakim. Hukum ini muncul karena dalam s

Hukum doktrin, yaitu hukum yang terbentuk dari pendapat seseorang ahli atau beberapa orang sarjana yang ahli dalam pengetahuan ilmu hukum.

Hukum berdasarkan wujudnya :

Hukum obyektif, yaitu hukum yang berlaku secara umum di suatu negara dan mengatur seluruh golongan masyarakat yang ada dalam negara tersebut tanpa terkecuali. Contohnya adalah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hukum subyektif, yaitu hukum yang timbul akibat dari reaksi dari adanya hukum obyektif. Ketika hukum obyektif beraksi, hukum tersebut memunculkan hak dan kewajiban. Satu pihak memiliki hak menegakkan hukum dan pihak lain berkewajiban menaati hukum tersebut. Contohnya adalah hukum pembunuhan, ketika terjadi pebunuhan polisi memiliki hak untuk menyelidiki tersangka tanpa melanggar HAM dan tersangka berkewajiban mengikuti proses hukuman yang berlaku.

Sekian untuk artikel hari ini, jika ada yang ingin disampaikan, silahkan berkomentar dengan bijak. Terima kasih…

Referensi:

  • https://www.eduspensa.id/hukum/
  • https://sosialhukum.blogspot.com/2016/01/hukum-objektif-dan-hukum-subjektif.html

Artikel Terkait : Fakta Dibalik Pelemahan Rupiah terhadap Dollar Amerika