Bank berperan dalam penyimpanan uang, penyaluran dana, ataupun membantu memperlancar transaksi bisnis yang lain. Dalam perekonomian Republik Indonesia, perbankan bertujuan untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Untuk mewujudkan hal ini, setiap bank harus mampu menjalankan perannyanya dengan baik.

Terdapat tiga jenis bank yang memiliki perbedaan dalam fungsinya. Bank tersebut adalah Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Pekreditan Rakyat.


BANK SENTRAL

Bank Sentral adalah jenis bank yang dimiliki oleh hampir setiap negara. Di Indonesia, bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Dasar hukum dibentuknya Bank Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Bank Indonesia merupakan jenis bank yang melaksanakan kebijakan moneter pemerintahan. Dalam hal ini adalah pengendalian dan pengawasan kegiatan perbankan. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur, yang terdiri atas gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur.

Bank Indonesia memilki hak tunggal untuk mengeluarkan uang kartal (uang kertas dan logam) yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini dituangkan dalam Pasal 7 UU RI No. 3 Tahun 2004, dimana Bank Indonesia mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Tugas Bank Indonesia

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai beberapa tugas, yaitu :

Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki empat cara untuk menjalankan tugasnya tersebut, yaitu:

  1. Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing.
  2. Penetapan tingkat diskonto.
  3. Penetapan cadangan wajib minimum.
  4. Pengaturan kredit atau pembiayaan.

Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dalam hal ini, Bank Indonesia berwenang untuk :

  1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
  2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya.
  3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Bank Indonesia mengatur dan mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia, Bank Indonesia berhak untuk menetapkan peraturan, memberikan, dan mencabut atas ijin kelembagaan dan kegiatas dari suatu bank. Bank Indonesia berhak untuk mengawasi dan memberikan sanksi dari setiap kegiatan perbankan yang terjadi. Dalam bidang perbankan dan perkreditan, tugas Bank Indonesia antara lain:

  1. Memajukan perkembangan yang sehat dari kegiatan perbankan dan kredit.
  2. Mengadakan pengawasan urusan kredit.
  3. Membina perbankan.
  4. Meminta laporan dan pemeriksaan aktivitas bank tertentu.

Artikel Terkait : Bagan Penggolongan Hukum


BANK UMUM

Bank umum lebih dikenal oleh masyarakat sebagai Bank Komersial. Berdasarkan pada Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara komersial dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank umum komersial atau bank konvensional adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan konvensi (kesepakatan) umum. Contoh dari bank ini yaitu BRI, BNI, BCA, Mandiri, dan Bank Mega.

Bank umum syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam. Contoh dari bank ini yaitu Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Muamalat.

Bentuk badan hukum suatu bank umum dapat berupa:

  1. Perseroan Terbatas
  2. Perusahaan Daerah
  3. Koperasi

BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam menjalankan operasinya, BPR dilarang untuk :

  1. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
  2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
  3. Melakukan penyertaan modal.
  4. Melakukan usaha perasuransian.

Bentuk badan hukum BPR dapat berupa :

  1. Perusahaan Daerah
  2. Koperasi
  3. Perseroan Terbatas

BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan-badan hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya adalah warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dimiliki di antara keduanya.

BPR yang berbentuk koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.

BPR yang berbentuk perseroan terbatas dan saham dengan atas nama tertentu hanya boleh didirikan di desa-desa di wilayah kecamatan di luar ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten/kota, dengan modal minimal 50 juta rupiah.

Artikel Terkait : Fakta Dibalik Pelamahan Rupiah Terhadap Dollar Amerika

Referensi Terkait :

ZonaReferensi.com – Jenis-Jenis Bank di Indonesia Lengkap (Penjelasan, Tugas & Contohnya)

Aturduit.com – Perkenalan Tentang Bank di Indonesia